Josef Bataona

• Home
• Peta Situs
• Tentang Saya

Profesi MSDM Berkualitas

“Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking for them, they’re not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves.” (Ken Robinson)

SERUAN untuk mempercepat pengembangan talent di Indonesia terus digaungkan. Semua unsur masyarakat yang berkepentingan terus berupaya untuk berkontribusi. Pemerintahpun secara proaktif memintakan masukan dari masyarakat, seperti yang dilakukan pada tanggal 27 Aguastus 2019, dimana Kementrian PPN/BAPPENAS mengajak FGD group Future HR (FTHR), mengambil tema: Inisiatif digital di Perusahaan, kultur dan talenta serta enabler untuk akselerasi transformasi.

Sementara itu komite GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) terus menggelar berbagai forum sosialisasi, dan juga crash program untuk sertifikasi para HR Director dengan memberikan pengakuan kepada Pendidikan dan pengalaman Kerja yang sudah mumpuni, seperti yang dilakukan pada Sabtu 28 September 2019 di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor. Berikut foto peserta

SKKNI MSDM

Inisiatif untuk menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Management Sumber Daya Manusia dimulai tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Tentu saja ini bukan kerjaan muda. Team mencoba melibatkan berbagai stakeholder: pemerintah, universitas, Lembaga Pendidikan, praktisi Management Sumber Daya Manusia, konsultan, dan lain-lain. Mereka semua berkepentingan karena manfaatnya juga akan didapat oleh mereka. Antusias mereka menyambut dan turut berkontribusi, patut diacungkan jempol. Dan pada tanggal 9 September 2014, resmilah SKKNI MSDM hadir melalui Kepmen 307/2014 tentang SKKNI MSDM.

Untuk melakukan program sertifikasi kompetensi MSDM, harus menggunakan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada SKKNI bidang Management SDM/HRD yang berlaku. Karena itu persiapan memakan waktu cukup lama, sampai akhirnya keluar SE Menaker No M/5/HK.04.00/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan bidang Management Sumber Daya Manusia, 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SE ini. Diskusipun hangat, terutama berkaitan dengan tenggang waktu dua tahun dan kata wajib sertifikasi. Karena itu Komite GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) terus bergerak cepat. Termasuk diantaranya adalah mereview unit kompetensi yang sebelumnya 104 menjadi 62 Unit Kompetensi.

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten

Tugas besar GNIK masih terbentang luas kedepan. Saat deklarasi Gerakan Nasional Indonesia Kompeten pada 21 November 2018, sekaligus melantik Area Director untuk berbagai penjuru tanah air. Mereka adalah pejuang-pejuang Indonesia Kompeten di lapangan.

Dua diantara 6 butir tujuan GNIK yang perlu saya sebutkan disini adalah:

1. Memastikan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui sertifikasi untuk 4.000 Human Capital Profesional Indonesia pada 2019 – 2022.
   Untuk memenuhi target ini, tentu saja team tidak hanya mengejar angka tapi juga kualitas. Banyak cara yang bisa ditempuh, termasuk diantaranya membangun kolaborasi LSP, BNSP dan Lembaga yang sudah mempunyai  program sertifikasi MSDM. Sebagai contoh, CHRP Program Atma Jaya, yang sudah menelorkan 50 batch, dengan lulusan lebih dari 2.000 orang, mereka itu sudah kompeten, tinggal mencari cara untuk mensertifikasi sesuai standar BNSP. Berikut foto pa Pungki Purnadi yang sedang memaparkan program CHRP Atma jaya.
2. Mendorong kesiapan Angkatan Kerja Nasional melalui program Pemagangan Nasional untuk 400.000 Pencari Kerja pada 2019 – 2022.
   Selain upaya dilakukan melalui para Praktisi HR anggota GNIK, juga melalui Area Directors. Pemerintahpun sudah mengeluarkan peraturan yang mengandung insentif bagi perusahaan yang menjalankan program pemagangan ini, PP no 45/2019, Pasal 29B
   (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggaraka kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 2OO % (dua ratus persen) dari jumlah biaya dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Pada saat penutupan acara di Bogor, pa Aditya Warman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terus mengingatkan target tersebut diatas bukan sekedar mengejar angka, tetapi yang terpenting adalah kualitas. Bukan sekedar mencari pengakuan, tetapi menjadi professional yang pada gilirannya berkontribusi untuk menjadikan setiap pekerja kompeten di bidang masing-masing. Foto Ketua GNIK, Yunus Triyonggo saat pembukaan (kiri atas) dan pa Aditya Warman (kanan atas) saat penutupan dan suasana kelas.

Pendekatan Positif

Banyak hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Pro kontra untuk inisiatif baru akan terus berlangsung, namun pendekatan yang diambil oleh teman-teman dari Komite GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) adalah kita terus melangkah, bekerja dan menunjukan hasil, sambil melakukan perbaikan atau penyempurnaan sesuai masukan dari berbagai stakeholder.

Dan dinihari, menjelang acara di Bogor Sabtu lalu, jam 03:00 sebuah pesan di wa masuk untuk anggota GNIK yang akan hadir di Bogor, mengingatkan sambil memberikan panduan arah menuju tempat acara

Pesan itu datangnya dari mba Rina Faqih (keempat dari kanan berbaju hitam), Pejuang Kompeten di belakang layar, yang juga bekerja sampai malam atau bahkan pagi di luar jam kantornya, untuk memungkinkan berbagai kegiatan GNIK berjalan lancar. Mba Rina dan Team Organizing Committee GNIK patut mendapatkan apresiasi kita semua untuk kerja keras dan kerja smart mereka.

Semoga semua langkah, inisiatif, niat baik demi meningkatkan kualitas SDM, mendapat dukungan dari semua pihak terkait, dan diberkati demi Indonesia yang lebih baik

“Some people today are wandering generalities instead of meaningful specifics because they have failed to discover and mine the wealth of potentials in them.” – (Ifeanyi Enoch Onuoha)